TANGERANG, RONABANTEN.ID – Kinerja transaksi Plaza Banten sepanjang tahun 2025 mencatat capaian positif. Dari target Gross Merchandise Value (GMV) sebesar Rp55 miliar, realisasi transaksi berhasil melampaui target dan mencapai sekitar Rp64 miliar, menandai penguatan ekosistem perdagangan digital daerah serta meningkatnya kepercayaan pelaku UMKM dan mitra terhadap platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) milik daerah.
Plaza Banten merupakan platform PPMSE yang dimiliki dan dikelola oleh PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Banten, melalui Divisi Riset dan Teknologi Informasi (RTI) sebagai pengelola operasional sistem dan layanan digital.
Kepala Divisi RTI, Endang Saputra mengatakan bahwa realisasi transaksi tahun ini berhasil melampaui target dikarenakan adanya penguatan sistem dan operasional platform oleh tim di Divisi Riset dan Teknologi Informasi sebagai pengelola PPMSE Plaza Banten.
“Di Plaza Banten, GMV itu kami jadikan metrik utama untuk mengukur volume penjualan dan skala aktivitas bisnis, bukan pendapatan ya.. karena belum memperhitungkan biaya,” terangnya disela kesibukannua di Kantor Plaza Banten pada hari Jum’at, 2 Desember 2026.
Dijelaskan oleh Endang Saputra, Gross Merchandise Value adalah total nilai bruto semua barang atau jasa yang terjual melalui suatu platform e-commerce atau marketplace dalam periode waktu tertentu, dihitung sebelum dikurangi diskon, biaya operasional, pajak, dan lain-lain.
“Ini sangat umum digunakan oleh marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan platform e-commerce lainnya untuk menilai performa mereka,” jelas Endang.
Menurut Endang, capaian GMV tersebut merupakan hasil penguatan sistem dan operasional platform oleh Divisi Riset dan Teknologi Informasi sebagai pengelola PPMSE Plaza Banten didukung oleh Divisi lainnya di PT ABM, ini menjadi fondasi utama pertumbuhan transaksi sepanjang tahun 2025.
“Fokus utama kami adalah proses pembayaran kepada seller, kepastian pembayaran tepat waktu dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan Plaza Banten,” tegas Endang.
Pembayaran tepat waktu sangat penting untuk memastikan perputaran usaha para pelaku UMKM dan mitra tidak terganggu serta dapat berjalan secara lancar dan berkelanjutan.
“Di internal kami membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai standar layanan, pembayaran kepada seller diselesaikan maksimal dalam waktu tiga hari sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan,” paparnya..
Sementara itu, Divisi Riset dan Teknologi Informasi PT ABM secara berkelanjutan memperkuat keandalan platform, integrasi sistem, keamanan transaksi, serta transparansi data. Optimalisasi sistem ini berperan langsung dalam menjaga kelancaran operasional PPMSE Plaza Banten, meningkatkan efisiensi proses transaksi, serta mendukung kepercayaan pengguna terhadap layanan digital.
“Jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa nilai GMV mencerminkan total transaksi antara penjual dan pembeli di platform Plaza Banten, bukan laba perusahaan. Pendapatan pengelola PPMSE berasal dari fee layanan dalam persentase terbatas, yang digunakan untuk menjaga keberlanjutan operasional sistem serta pengembangan layanan digital,” kata Endang mengingatkan.
Setelah sebelumnya PPMSE Plaza Banten berhasil terintegrasi dan tercatat dalam sistem e-Procurement LKPP versi 6, capaian GMV tahun 2025 semakin memperkuat optimisme pengembangan platform Palza Banten ke depan.
Sejalan dengan capaian tersebut, Plaza Banten dipandang memiliki potensi untuk melakukan ekspansi layanan ke delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, sekaligus mengembangkan layanan transaksi umum di luar transaksi pemerintah.
Pengembangan ini diarahkan untuk memperluas partisipasi UMKM, meningkatkan volume transaksi, serta memperkuat peran BUMD dalam ekosistem ekonomi digital daerah.
Dukungan dan sinergi dari Pemerintah Provinsi Banten menjadi faktor penting dalam memastikan perluasan layanan tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Plaza Banten optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi Provinsi Banten. (*)
