SERANG, RONABANTEN.ID – Pemkab Serang gelar Peringatan World Clean Up Day (WCD) 2025 berlangsung di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Sabtu (20/9/2025).
Kegiatan gotong royong membersihkan sampah ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurafiq, Gubernur Banten Andra Soni, serta Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, serta beberapa dinas terkait.
Aksi bersih-bersih tersebut menjadi simbol sinergi nasional dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa wilayahnya masih berada dalam status darurat sampah.
“Kami selaku pemerintah Kabupaten Serang sudah membuat surat edaran untuk seluruh camat dan kades agar dapat mengelola sampah masing-masing. Saat ini Kabupaten Serang memang masih darurat sampah, Pak Menteri,” ujarnya.
Rachmatuzakiyah mengungkapkan, Pemkab Serang hingga kini belum memiliki tempat pengelolaan sampah akhir (TPA). Upaya kerja sama dengan Kabupaten Pandeglang sempat dilakukan, namun terkendala masalah teknis.
“Karena itu, kami memberikan surat edaran agar setiap desa mengelola sampahnya masing-masing supaya tidak terjadi penumpukan di tempat-tempat umum, terutama di jalan raya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurafiq membuka acara dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut WCD merupakan gerakan global yang diinisiasi PBB sejak 18 tahun lalu.
“Kita menyambut baik inisiasi PBB ini, tetapi langkah-langkah fundamental dalam penanganan sampah harus terus dilakukan di seluruh tanah air,” ucapnya.
Hanif menegaskan, penanganan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat.
“Hari ini kita bersama Bapak Gubernur Banten dan Ibu Bupati Serang mensimbolkan bahwa penanganan sampah wajib terkoordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, juga masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Menurut Hanif, keterlibatan media dan akademisi juga sangat penting.
“Tanpa media, upaya kita ibarat pasir di padang pasir. Dukungan media akan menularkan informasi ini ke seluruh tanah air,” ujarnya.
Hanif menyampaikan, Presiden menargetkan persoalan sampah nasional dapat dituntaskan pada 2029.
“Kita hanya punya empat tahun untuk mencapai target itu. Waktu ini tidak panjang, sehingga perlu kerja sama semua pihak,” katanya.
Lebih lanjut Hanif menyampaikan bahwa salah satu solusi yang tengah dikaji adalah pembangunan waste to energy atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Namun ia mengingatkan, teknologi ini membutuhkan biaya besar.
“Hampir 20 sen dolar per kWh diperlukan untuk membakar sampah. Karena itu yang paling penting adalah memilah sampah sejak dari hulu. Waste to energy hanya mampu mereduksi 20 ribu ton sampah per hari, sedangkan produksi sampah nasional mencapai 143 ribu ton per hari,” ungkapnya.
Terkait keberadaan TPS liar, Hanif menyebut regulasi sudah jelas melalui UU Nomor 18 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2009.
“Sanksi sudah ada. Tinggal keberanian kita menegakkan aturan terhadap TPS liar. Dalam penilaian Adipura, kabupaten/kota yang masih memiliki TPS liar dipastikan tidak bisa meraih penghargaan itu,” tegasnya.
Hanif menutup sambutannya dengan ajakan kolaborasi nasional. “Kami akan terus mendukung upaya seluruh kepala daerah. Semua metodologi akan digunakan, mulai dari pengelolaan mandiri, kolaborasi antarwilayah, hingga inovasi waste to energy. Yang terpenting, kita bergandengan erat untuk mencapai target 2029,” pungkasnya. (dik)
