OLEH DR FADLULLAH, S.AG., M.SI
Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Di tengah krisis kebhinekaan dan polarisasi wacana publik, dunia pendidikan Indonesia memerlukan metode pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga mengokohkan karakter kebangsaan.
Salah satu tawaran praksis yang relevan dan kontekstual adalah konsep “Kelas Musyawarah”, yakni ruang belajar yang menghidupkan nilai-nilai Pancasila melalui tradisi deliberasi khas Indonesia: musyawarah untuk mufakat.
Berbeda dengan debat yang cenderung kompetitif, kelas musyawarah bertumpu pada semangat kooperatif, mendengar, dan mencari titik temu. Ia bukan hanya alat pedagogis, tapi juga wahana peradaban. Di sinilah pedagogi Pancasila bekerja—mengajarkan kebajikan kolektif melalui praktik konkret, bukan sekadar hafalan sila.
Belajar dari Tradisi Nusantara
Kelas musyawarah mengambil inspirasi dari dua warisan Nusantara: tradisi bahsul masail pesantren dan forum adat komunitas lokal. Di pesantren, diskusi hukum Islam dan etika tidak dilakukan dengan saling menjatuhkan, melainkan dengan adab, hujjah (argumentasi), dan kesabaran.
Sementara masyarakat adat Indonesia, dari Baduy hingga Bali Aga, sejak lama mempraktikkan konsensus berbasis kearifan lokal, di balai desa atau rumah besar.
Kedua tradisi ini menegaskan bahwa musyawarah adalah proses membangun kesepahaman berbasis nilai, bukan perebutan kuasa. Di sini pula letak keistimewaan pedagogi Pancasila: ia mengakar dalam bumi, namun menjulang dalam nilai-nilai universal—demokrasi, gotong royong, dan keadilan.
Menghidupkan Nalar Publik dan Karakter Kebangsaan
Dalam praktiknya, kelas musyawarah mengusung pendekatan case-based learning (CBL): mahasiswa diajak menyelami kasus-kasus sosial nyata, lalu mendiskusikannya dalam forum yang menyerupai sidang adat atau halaqah pesantren.
Mereka dibagi dalam kelompok kecil sejumlah lima sampau tujuh anggota yang berperan sebagai tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, pemimpin agama, atau pemerintah lokal.
Alih-alih hanya menganalisis secara teoritis, mahasiswa menghidupi kasus, mencari jalan tengah, menyampaikan argumen berdasarkan nilai Pancasila, hukum adat, dan norma agama.
Di akhir sesi, mereka tidak hanya mencapai mufakat, tapi juga mengalami transformasi moral: belajar mendengar, memahami perbedaan, dan bertanggung jawab atas keputusan bersama.
Kelas musyawarah mengisi kekosongan penting dalam sistem pendidikan kita: ruang untuk menumbuhkan nalar publik. Ia menekankan bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal identitas hukum, tetapi kemampuan berdialog, memahami kompleksitas, dan mencari solusi bersama.
Lebih dari itu, kelas ini adalah perwujudan pendidikan karakter Pancasila yang hidup, bukan simbolik.
Ia menanamkan nilai Ketuhanan dalam adab berdiskusi, Kemanusiaan dalam empati terhadap perspektif berbeda, Persatuan dalam pencarian mufakat, Kerakyatan dalam proses deliberasi, dan Keadilan dalam distribusi solusi.
Kelas musyawarah menjadikan pendidikan sebagai alat rekonsiliasi sosial dan pembangunan peradaban. Dengan menyatukan case-based learning global dan musyawarah lokal, kita tidak hanya menghasilkan sarjana yang cerdas logika, tetapi juga luhur budi. Inilah yang dimaksud Bung Karno sebagai nation and character building.
Penutup
Kelas musyawarah adalah jalan sunyi menuju Indonesia yang lebih dewasa secara politik, beradab dalam berpikir, dan berjiwa gotong royong. Ia adalah implementasi konkret pedagogi Pancasila yang relevan, kontekstual, dan sangat Indonesia.
Bila ingin membangun masa depan bangsa yang toleran dan bijak, maka mari kita mulai dari ruang kelas yang bersahaja: kelas musyawarah.**
